PEKANBARU - RiauPortal.com - Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan penambahan jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuahkan hasil. Ini terlihat dari peningkatan kuota premium subsidi dari Pemerintah Pusat.

‘’Memang kuota BBM 2013 kita secara umum mengalami peningkatan. Informasi itu kita peroleh dari pihak Pertamina,’’ ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, Edi Kusdarwanto

Ditanyakan mengenai jumlah peningkatan kuota yang dimaksud, dia menegaskan peningkatan hanya untuk premium. Sedangkan untuk kuota solar mengalami penurunan jika dibanding tahun 2012 lalu.

‘’Untuk jatah premium tahun 2013 senilai 866.321 kilo liter dan solar 736.331 kilo liter. Sementara untuk jatah premium tahun 2012 hanya 482.690 kilo liter dan solar 802.596 kilo liter,’’ ulas Edi.

Mengenai standarisasi kecukupan kuota yang diberikan, dia menilai hal itu pada dasarnya masih belum memenuhi keperluan yang ada. Pasalnya, setiap tahun selalu terjadi peningkatan dari berbagai aspek yang memerlukan bahan bakar minyak.

Dengan pertimbangan itu juga, Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan penambahan kuota BBM ke pusat. Langkah itu ditempuh guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan komoditi yang tergolong pokok itu.(rpo)

JAKARTA  - RiauPortal.com - Pemerintah memberikan keistimewaan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola ladang gas di dalam negeri. Setelah 50 tahun dikuasai perusahaan asing, Total, blok Mahakam akan sepenuhnya diserahkan kepada Pertamina pada tahun 2017 nanti.

Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini menegaskan, pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak kerja sama yang diberikan kepada Total berakhir tahun 2017 mendatang, pasti akan diserahkan ke perusahaan pelat merah, Pertamina.

“Yang bilang itu (Blok Mahakam, red) tidak untuk Pertamina siapa? Blok Mahakam pasti nanti kami serahkan untuk Pertamina,” ujar Rudi akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Rudi mengemukakan, Pertamina harus mengelola Blok Mahakam setelah kontrak kerja sama berakhir. Namun pengelolaannya tidak dapat dilakukan sendiri, karena ada lima tahun sebelum kontrak berakhir dan lima tahun setelahnya yang harus diamankan secara teknis agar tidak terjadi penurunan produksi.

 “Operatornya tetap Pertamina, cuma dibantu yang lain,” sebutnya. Rudi mengatakan keterlibatan perusahaan lain itu sebagai kolaborasi. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang menyatakan Pertamina akan disingkirkan perusahaan lain.

“Jika misalnya lima tahun pertama setelah kontrak kerja sama berakhir PT Total ada di dalam dan menjadi operatornya, itu semata-mata bertujuan untuk me-leading. Setelah itu, sepenuhnya dilakukan oleh Pertamina,” katanya.

Ditegaskan Rudi, keberpihakan pemerintah kepada Pertamina sudah begitu banyak. Namun dia menyayangkan masih adanya masyarakat yang menginterpretasikan berbeda.

Sementara itu mengenai besaran prosentase PT Pertamina di blok Mahakam sesudah 2017, Rudi mengaku hal itu masih dalam pembicaraan.

“Prosentasenya antara 51-70 persen, di mana di dalamnya termasuk BUMD. Sedangkan sisanya untuk yang lain,” tuturnya.

Rudi menegaskan, pada tahun 2017 nanti, Blok Mahakam sepenuhnya milik negara. Baik peralatan maupun orang-orang yang berada di dalamnya.(rpo)

PEKANBARU - RiauPortal.com - Pemprov Riau telah bertekad akan mengambil alih pengelolaan Blok Siak yang akan berakhir kontraknya dengan PT Chevron pada tahun 2013 mendatang. BUMD Riau Petrolium akan dipersiapkan untuk mengelola blok tersebut.

"Pemprov Riau hingga saat ini masih melakukan analisa terkait dengan rencana pengelolaan Blok Siak, langkah untuk merebut Blok Siak tersebut merupakan satu peluang," ujar Emrizal Pakis, Asisten II Setdaprov Riau, Rabu (31/10/2012).

Apalagi berdasarkan Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk mengelola suatu ladang minyak, ketika kontraknya berakhir.

"Kita terus melakukan analsisa-analisa, tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Namun berdasarkan pengalaman, dan ini juga tertuang dalam Undang-Undang, setelah habis kontrak diambil Pemerintah Daerah," jelasnya.

Provinsi Riau setidaknya telah memiliki pengalaman dalam mengelola CPP Blok oleh BSP dan Pertamina Hilir di Siak, dan juga Blok Langgak di Kampar-Rohul oleh PT Sarana Pembangunan Rakyat (SPR). Dengan demikian, Provinsi Riau kian optimis juga akan mampu mengelola blok Siak itu dimasa mendatang.

Jika pengelolaan Blok Siak tersebut dapat direbut, tentunya akan berdampak positif terhadap pembangunan di Provinsi Riau. Karena, Pemprov tidak lagi hanya mendapatkan dari bagi hasil dari pemerintah pusat, Tetapi lebih pada Pembagian pengolahan minyak itu sendiri.

Emrizal menambahkan pengalaman dalam melakukan pengelolaan dua Blok saat ini, akan dijadikan sebagai masukan, sehingga persoalan terjadinya penurunan produksi bisa disantisaipasi, tenaga ahli dibidangnya akan dipersiapan untuk mengantisipasi hal itu.(rpo)

PEKANBARU (RP) - Sebagian besar minyak dan gas (migas) di areal Sumatera bagian utara (Sumbagut) dihasilkan dari Riau. Setelah Riau ada Kepri 40 persen dan setelah itu baru provinsi lainnya. Sumbagut sendiri menyumbang 40 persen Migas nasional.

Hal itu terungkap dalam edukasi untuk wartawan yang ditaja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Perwakilan Sumbagut bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Riau di Balairung Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu (24/10).

Kegiatan bertajuk ‘’Edukasi Kegiatan Usaha Hulu Migas bagi Wartawan di Wilayah Riau’’ ini diikuti ratusan wartawan dan awak media cetak dan elektronik se-Riau.

Acara edukasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BP Migas Sumbagut, Muhammad Nurhuda. Sejumlah pengurus KKKS Wilayah Riau, pimpinan organisasi jurnalis setempat dan para narasumber dari Universitas Islam Riau, BP Migas, dan Dirjen Migas turut hadir di acara pembukaan.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BP Migas Sumbagut Muhammad Nurhuda mengaku, semula acara ini akan dibuka oleh Kepala Divisi Perwakilan BP Migas, Mulyani Wahyono.

Karena yang bersangkutan berhalangan hadir, pembukaan acara cukup penting ini dilimpahkan padanya. Dia juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kehadiran para wartawan dan nara sumber di acara edukasi ini.

Dalam upaya meningkatkan produksi Migas, kata Muhammad Nurhuda, BP Migas dan KKKS tidak bisa jalan sendiri.

“BP Migas dan KKKS perlu dukungan dari para stakeholder seperti Pemda dalam hal perizinan, serta LSM dan wartawan dalam upaya untuk meningkatkan citra industri hulu Migas di tengah masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan produksi Migas, juga sangat diharapkan kesatuan semangat dari berbagai pihak untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik di masa datang, khususnya di Riau,” tutur Kepala BP Migas Sumbagut.

Dia juga mendedah bahwa sektor Migas saat ini memberikan kontribusi lebih dari 30 persen pendapatan negara.

BP Migas sebagai pengawas kegiatan hulu Migas, bersama KKKS, tuturnya lagi, dituntut pula untuk berupaya maksimal agar produksi minyak 930.000 barel per hari sesuai asumsi APBN tahun ini bisa dicapai. Malah dalam Inpres nomor 2 tahun 2012 tentang Produksi Migas Nasional, BP Migas bersama KKKS dituntut pemerintah mampu meningkatkan produksi minyak nasional hingga 1.010.000 barel per hari.

“Dalam upaya mencapai target itu, BP Migas melaksanakan empat misi. Antara lain berupa peningkatan target cadangan Migas, optimasi produksi, optimasi biaya operasi, serta peningkatan pemberdayaan kapabilitas dan kapasitas industri Migas,” tuturnya.

Muhammad Nurhuda juga menyebut, untuk wilayah Sumbagut saat ini terdapat 20 KKKS yang bergerak di bidang produksi dan 39 KKKS bidang eksplorasi.(rpo)

JAKARTA - RiauPortal.com - Stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau premium dipastikan aman hingga dua bulan ke depan. Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah telah mengkonversi 4500 kilo liter minyak tanah menjadi Premium. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk konsumsi selama 80 hari, seraya menunggu Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana penambahan 4 juta kiloliter Premium.

"Kita sudah ada solusi yaitu kita masih punya minyak tanah yang diperkirakan sampai Desember 2012, tidak terserap. Dari kuota 1,7 juta kilo (minyak tanah), kita prediksi Desember 2012 masih ada 450 ribu kilo, kita konversi ke Premium," kata Djoko, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (15/9/2012), seperti dikutip kompas.com.

Menurutnya, selain BBM bersubsidi, masyarakat masih dapat menggunakan BBM nonsubsidi yang ketersediaannya cukup. Dia juga mengimbau agar masyarakat sama-sama melakukan penghematan BBM. Mereka yang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi, diminta mematuhi aturan tersebut.

Djoko meyakini, DPR akan menyetujui rencana pemerintah untuk menambah 4 juta kiloliter pasokan Premium.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani menyatakan, fraksinya lebih setuju dengan penambahan stok premium ketimbang harus menaikkan harga BBM. Dia berharap, penetapan jumlah tambahan premium 4 kiloliter yang diajukan pemerintah tersebut sudah melalui perhitungan yang benar.

"Bukan hanya menghitung kancing, tapi benar-benar, dipaparkan detil per daerah per wilayah, bukan hanya per provinsi. SPBU kita kan ada hingga kecamatan-kecamatan, ini tantangan bagi BPH Migas," katanya.

Dewi menyalahkan pemerintah yang dianggapnya tidak cermat dalam menaksir kebutuhan BBM masyarakat sehingga jatah BBM bersubsidi terancam habis pada Oktober 2012. Dalam APBN Perubahan 2012, volume BBM bersubsidi atau premium ditetapkan hanya 40 juta kiloliter atau lebih jauh dari tahun lalu yang mencapai 41,7 juta kilo liter.

Sementara, dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, pemerintah memperkirakan realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 47 juta kiloliter. Angka 40 juta kiloliter itu diputuskan tahun ini dengan asumsi di pertengahan tahun harga BBM bersubsidi dinaikkan. Namun, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi ditolak DPR.(rpo)

JAKARTA - RiauPortal.com - PT Chevron Pacific Indonesia, perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat, akan menerapkan teknologi lanjutan (enhance oil recovery/EOR) dengan melakukan injeksi surfaktan ke enam sumur di Lapangan Minas, Riau mulai Oktober.

Raden Priyono, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), menyatakan teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi minyak di lapangan tersebut.

Surfaktan merupakan sejenis bahan kimia yang berfungsi seperti sabun yang mengurangi kerekatan minyak pada bebatuan. Injeksi materi ini ke dalam sumur-sumur produksi diharapkan akan mampu mengangkat lebih banyak minyak dari Lapangan Minas.(rpo)

JAKARTA - RiauPortal.com - Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai pembagian bagi hasil kontrak migas berdasarkan luas lapangan eksplorasi tidak bisa menjadi patokan. Sebab, Wakil Presiden IPA Sammy Hamzah menilai, setiap lapangan migas memiliki tingkat kesulitan eksplorasi yang berbeda-beda.

Yang pasti, Sammy menilai, langkah pemerintah membuat porsi bagi hasil migas menjadi fleksibel sudah tepat. Dia berharap, pembagian porsi bagi hasil ini juga memperhatikan tingkat kesulitan di lapangan.

Sammy mencontohkan, misal dengan luas lapangaan besar dan tingkat kesulitan tinggi bisa mengambil pola yang lama yaitu 85% dan 15%. Kemudian jika lapangan migas besar dan tingkat kesulitan rendah bisa menggunakan pola bagi hasil 90% dan 10%.

Menurut Sammy, pemerintah juga harus memberikan insentif tambahan bagi kontraktor migas untuk mendorong investasi. Dia berharap ada insentif berupa investment credit, keringanan pajak, dan sebagainya.

Asal tahu saja, pemerintah berniat mengubah porsi bagi hasil dana migas lewat revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengatakan, porsi bagi hasil migas bisa mencapai 90% bagi pemerintah dan 10% bagi kontraktor.

Menurutnya, pembagian dana bagi hasil ini berdasarkan luas lapangan eksplorasi. Untuk lapangan eksplorasi yang besar, dia bilang bisa 90% untuk pemerintah dan sisanya kontraktor.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto juga sependapat dengan IPA. Dia menilai, pemerintah harus mempertimbangkan tingkatkan kesulitan dan lokasi lapangan migas sebelum menentukan porsi bagi hasil. "Jika tingkat kesulitannya cukup tinggi seharusnya porsi kontraktor bisa lebih besar," ujarnya seperti dikutip kontan.co.id.

Menurut Dito, juga perlu adanya insentitf baru kepada para kontraktor setelah keluarnya kebijakan baru tentang bagi hasil. Intensif baru bisa dalam bentuk investment credit serta keringanan pajak.(rpo)

JAKARTA - RiauPortal.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik membantah kabar kisruh pergantian pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). "Jangan ngarang-ngarang,” ujarnya Jumat 20 Juli 2012.

Menurut dia, yang diganti adalah pejabat BP Migas dan bukan pejabat kementerian. "Tidak ada urusannya,” kata Jero. Penggantian pejabat BP Migas dimaksudkan untuk mengisi kekosongan posisi Deputi Pengendalian Operasi yang ditinggalkan Rudi Rubiandini, yang kini menjadi Wakil Menteri Energi. "Seperti layaknya organisasi yang mau berkembang, tentu kekosongan ini harus diisi."

Wacik juga membantah adanya intervensi dalam pergantian para deputi BP Migas. Pembahasan pergantian hanya dilakukan oleh Kementerian Energi dan Badan Pelaksana. "Rumusnya cuma dua, BP Migas mengusulkan, saya yang memutuskan," ujarnya seperti dikutip tempo.co.

Pelantikan pejabat BP Migas yang direncanakan digelar Kamis, 19 Juli 2012, batal karena ada mosi tidak percaya dari eselon I Kementerian Energi kepada Jero. Pembatalan pelantikan ini dibenarkan Wakil Menteri Rudi Rubiandini. “Saya sudah mengganti batik dengan pakaian jas sebagai yang menyerahkan jabatan. Tapi agak siang ada info acara diundur," ujarnya.

Kemarin perombakan pejabat BP Migas dilakukan setelah surat keputusan diteken Menteri Energi. Mereka yang dilantik adalah Johanes Widjonarko sebagai wakil kepala, menggantikan Hardiono yang diangkat menjadi tenaga ahli; Gde Pradnyana sebagai Deputi Pengendalian Operasi, menggantikan Rudi Rubiandini yang telah menjadi Wakil Menteri; Gerhard M. Rumeser menjadi Deputi Umum menggantikan Widjonarko; dan Widhyawan Prawiraatmadja sebagai Deputi Perencanaan menggantikan Haposan Napitupulu.

Seorang pejabat pemerintahan mengungkapkan, pembatalan pelantikan pada Kamis lalu itu karena surat keputusan pengangkatan belum diteken. “Belum diteken kok sudah mau dilantik,” ujarnya. “Kesannya tergesa-gesa.”

Menurut dia, para pejabat di Kementerian Energi menyatakan berkeberatan dengan rencana perombakan pejabat di BP Migas. Alasannya, “Belum satu tahun, sudah ada perombakan lagi.” Pergantian para deputi, kata dia, lebih banyak mengakomodasi kepentingan Kepala BP Migas R. Prioyono. “Seharusnya yang diganti adalah Kepala BP Migas karena gagal menaikkan produksi.”

Namun Prioyono membantah ihwal penempatan orang-orang dekatnya. Menurut dia, penggantian serta pengangkatan pejabat BP Migas adalah kewenangan Kepala BP Migas dan Menteri Energi.

Sebagai Kepala BP Migas, dia hanya mengusulkan penggantian untuk posisi Deputi Pengendalian Operasi. Namun Menteri Jero memilih alternatif untuk mengganti serta mengangkat empat pejabat lainnya. Penggantian bertujuan menekan cost recovery dan meningkatkan cadangan.(tpc/rpo)

PEKANBARU - RiauPortal.com - PT Riau Prima Energi (RPE) menyatakan sudah menyuplai daya listrik dari pembangkit listrik untuk pabrik PT Riau Andalan Pulp and Paper sebesar 5 megawatt (Mw) untuk keperluan PLN dan BUMD Tuah Sekata untuk mengatasi krisis listrik di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

"Sejak Senin lalu (11/6) kami berhasil mengalihkan daya sebesar 5 Mw dari peruntukan operasional pabrik untuk masyarakat Pangkalan Kerinci," kata Manajer Operaisonal RPE, Nelson Rayadi Marpaung, Selasa (12/6/2012).

Dengan tersambungnya daya tersebut, lanjut Nelson, diharapkan dapat memberikan solusi atas terputusnya suplai listrik selama seminggu terakhir akibat gangguan teknis kerusakan yg disebabkan hujan badai serta petir yang menghanguskan CLR (Current Limiter Reactor) di pembangkit listrik RPE.

Kondisi kelistrikan Kota Pangkalan Kerinci selama ini masih bergantung pada pasokan daya dari pembangkit listrik RAPP, yang dialirkan melalui PLN dan BUMD Tuah Sekata. Namun, suplai listrik mengalami gangguan sejak pekan lalu akibat alat penghubung pada CLR (Current Limitter Reactor) tersambar petir, sehingga pemadaman listrik kerap terjadi sampai lebih dari enam jam.

Adapun, RPE merupakan anak perusahaan RAPP yang mengelola kelistrikan.

"Jumlah pengalihan daya sebesar 5 Mw juga melebihi perkiraan kita sebelumnya yang hanya mampu sebesar 4 Mw," katanya sebagaimana dilaporkan antara.com.

Meski begitu, ia mengakui suplai daya tersebut hanya bersifat sementara sampai kerusakan yang terjadi dapat diperbaiki.

"Jika cuaca tidak kondusif, terjadi hujan badai dan petir, demi keamanan bersama, bisa saja aliran ini diputus sampai cuaca kembali normal," kata Nelson.

Ia menjelaskan, RPE telah menyuplai listrik untuk Kota Pangkalan Kerinci sejak tahun 1994. Pada Selasa lalu (5/6) sambaran petir membuat hangus CLR yang merupakan alat pembatas arus listrik hingga rusak total.

Akibatnya, terjadi pemadaman listrik menyeluruh (black out) tidak hanya pada Kota Pangkalan Kerinci, melainkan juga pada seluruh perumahan karyawan RAPP dan juga membuat operasional pabrik RAPP terhenti total.(rpo)

PEKANBARU - RiauPortal.com - Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Said Mukri menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Migas hingga saat ini mencapai nilai lebih kurang Rp 700 milyar untuk propinsi riau tidak masuk kabupaten/kota. Sedangkan untuk kabupaten/kota secara keseluruhan mencapai Rp9 triliun tahun ini.

Menurut said, Pengaruh perubahan minyak dunia memberikan pengaruh positif pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Riau. "Untuk DBH Riau sendiri pada tahun 2012 ini mengalamai kenaikan mencapai 3 sampai 4 persen". 

"Untuk DBH pada triwulan pertama ini sudah masuk ke kas kita sebesar Rp 700 milyar lebih dari sektor Migas", ungkapnya, Kamis (24/05) di kantor Gubernur Riau.

Disamping itu untuk triwulan kedua akan dibayarkan pada akhir juni atau awal juli yang akan datang dengan jumlah nominal mencapai Rp 248 milyar. Jumlah tersebut kita perkirakan akan sampai di kas kita tepat pada waktunya", imbuhnya.(rpo)

JAKARTA - RiauPortal.com - Pertamina diminta membeli minyak langsung ke sumbernya, bukan perantara atau pihak ketiga seperti PT Pertamina Energy Trading (Petral). "Petral sama kayak pertamina, apa sih bedanya Petral sama Pertamina," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika ditemui di Kantor Kementrian, Rabu sore, 23 Mei 2012.

Menurut Dahlan, Pertamina harus membeli minyak langsung ke sumber bukan perantara atau pihak ketiga. Jika BBM membeli langsung dari kilang, kalau minyak mentah membeli dari pemiliknya. Pembelian ini akan dilakukan Petral.

Menurut Dahlan, Petral nanti yang membeli, tapi tidak lewat tender lagi melainkan langsung. Petral merupakan bagian dari Pertamina. Dahlan mengatakan, petral jangan dianggap pihak ketiga. Petral, ujar Dahlan. 100 persen milik pertamina. Selama ini petral membelinya dari pihak ketiga. Namun, kata Dahlan, masih bisa membeli melalui pihak ketiga dalam keadaan darurat. "Misalnya pas ada kecelakaan," ujar Dahlan seperti dikutip tempo.co.

Dahlan belum bisa memastikan jangka waktu program ini bisa terlaksan. Pertamina membutuhkan waktu untuk mencari posisi kilang atau sumber minyak di dunia. "Tapi secepatnya lah," kata Dahlan.

Sebelumnya merebak rumor bahwa pemerintah akan membubarkan Petral, karena disinyalir menjadi ladang korupsi di tubuh Pertamina dan sejumlah pejabat pemerintah. Kemudian Menteri BUMN mengatakan tidak akan membubarkan Petral. Anak perusahaan ini juga diperbolehkan melakukan jual beli minyak, misalnya dibeli dari Kuwait kemudian dijual ke Thailand, dibeli dari Bahrain lalu dijual ke Filipina.(rpo)

JAKARTA - RiauPortal.com - Produksi minyak dan gas bumi (Migas) per 30 April 2012 mencapai 2,409 juta barel ekuivalen minyak per hari (Barrels of Oil Equivalent Per Day/BOEPD). Rinciannya, minyak sebesar 881 ribu barel per hari dan gas 8,576 miliar standar kaki kubik per hari.

Angka ini melampaui produksi Migas pada periode yang sama tahun 2011 lalu yang hanya sebesar 2,401 BOEPD.

“Tren produksi ini dapat dipertahankan bahkan meningkat, seiring berproduksinya beberapa lapangan baru seperti lapangan Terang Sirasun Batur dengan operator Kangean Energy yang berproduksi gas 300 juta kaki kubik per hari,” ujar Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), R Priyono saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII (Bidang Energi) di DPR, Selasa (22/5).

Dijelaskan Priyono, sepanjang tahun 2012 ini terdapat 27 proyek yang akan mulai berproduksi. Ditambah lagi pengeboran sumur baru dan pemeliharaan sumur. BP Migas, kata dia memprediksi produksi maksimal akan mencapai 921 ribu BOEPD pada

September dan Oktober. “Dengan capaian tersebut, rata-rata produksi tahunan dapat mencapai 904 ribu BOEPD,” terang Priyono seperti dikutip Riaupos.co.

Meski demikian, lanjutnya, masih terdapat potensi ancaman dan gangguan guna pencapaian tersebut karena banyaknya masalah yang dihadapi dalam kegiatan operasi, baik  masalah terkait internal kontraktor KKS maupun pemerintah daerah.

Disebutkan Priyono pula, masalah yang berkaitan dengan internal kontraktor antara lain penurunan kemampuan reservoir di sub surface, peralatan yang cukup tua untuk mendukung operasi, serta pelaksanaan teknologi enhanced oil recovery (EOR) yang masih terbatas pada lapangan yang sebenarnya memiliki potensi cukup tinggi. Sedangkan masalah pemerintah daerah terkait tumpang tindih lahan, perijinan, dan hambatan pembebasan lahan. “Perlu dukungan semua pihak untuk mencapai produksi migas yang ditargetkan,” ungkapnya.

Lima Kontraktor Capai Target

Sementara itu, Deputi Pengendalian Operasi, BP Migas, Rudi Rubiandini menambahkan, dari 50 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bergerak di sektor Migas di Indonesia, hanya lima kontraktor mencapai target sesuai yang ditetapkan, sisanya di bawah target.

Kontraktor yang berhasil mencapai target itu adalah Exxon Mobil Oil Indonesia, BP Berau, Medco E&P Indonesia (S&C Sumatera), Kangean Energy, dan JOB Pertamina-Costa (Gebang).

“Tidak tercapainya target produksi minyak disebabkan hilangnya kesempatan produksi sebesar 49 ribu barel per hari,” ucapnya. Sebanyak 40 ribu BOEPD, di antaranya disebabkan oleh kekurangan produksi dari 10 kontraktor besar, antara lain PHE West Madura Offshore (WMO), Chevron Pacific Indonesia, Pertamina EP, dan Total E&P Indonesia.(rpo)

JAKARTA - RiauPortal.com - Pertamina mulai menghentikan ekspansinya ke luar negeri. Ini terkait dengan program evaluasi efektifitas investasi di proyek-proyek yang ada di luar negeri.

Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Salis S Aprilian mengatakan, tahun ini PHE akan melepas penyertaan modal investasi di dua negara.

“Kami akan divestasi di Australia dan Malaysia,” ujarnya Senin (21/5) kemarin. Saat ini, Pertamina memang sudah melebarkan sayap bisnisnya di tujuh negara, yakni Iraq, Qatar, Vietnam, Malaysia, Australia, Libya, dan Sudan.

Pertamina memiliki hak pengelolaan 1 lapangan migas di tiap negara, kecuali di Libya di mana Pertamina memiliki 2 lapangan Migas, sehingga total ada delapan aset lapangan Migas Pertamina di luar negeri.

Di Australia, Pertamina memiliki penyertaan 10 persen saham pada lapangan Migas BMG yang tingkat produksinya tak kunjung bisa ditingkatkan, yakni hanya sekitar 100 barel per hari. Apalagi, harga minyak dari lapangan tersebut juga tidak ekonomis. “Karena itu, 10 persen saham akan kami divestasi,” katanya.

Salis menyebut, saat ini ada lima pemegang saham dalam pengelolaan lapangan Migas tersebut. Karena itu, dalam divestasi, PHE akan menawarkan 10 persen sahamnya kepada salah satu partner dalam konsorsium tersebut. “Tapi kalau tidak ada yang berminat, kami akan tawarkan ke pihak luar,” ucapnya.

Salis menyebut, rencana divestasi juga akan dilakukan PHE untuk aset investasinya di Malaysia. Sebab, lapangan Migas di Malaysia tersebut tidak bisa memproduksi minyak, tetapi hanya gas.

“Saat ini divestasi sedang dalam tahap negosiasi harga,” ujarnya seperti dikutip Riaupos.co. Menurut Salis, sebenarnya, potensi besar cadangan migas justru ada di kawasan Timur Tengah dan Afrika, seperti di Iraq, Qatar, Libya, dan Sudan.

Namun, sayangnya situasi geopolitik di negara-negara tersebut masih belum stabil. “Jadi, untuk sementara kami tunggu dulu. Setelah ada lampu hijau (ijin, red) dari pemerintah setempat, kami akan aktif lagi,” ucapnya.

Salis mengatakan, untuk jangka panjang, ekspansi ke luar negeri memang menjadi strategi untuk mengamankan pasokan Migas, tidak hanya untuk Pertamina, tapi juga untuk Indonesia.

“Karena itu, meski saat ini kami masih fokus di operasi domestik, potensi di luar negeri tetap kami bidik,” ujarnya. Dibandingkan national oil company lain, seperti Petronas, Pertamina memang masih kalah dalam urusan ekspansi.(rpo)