Investasi Tol Pekanbaru-Dumai Capai US$737 Juta

JAKARTA - RiauPortal.com - Kementerian Pekerjaan Umum akan menggunakan pinjaman luar negeri US$25 miliar sebagai sumber dana pendukung tujuh proyek jalan highgrade highway di Sumatra, Jawa dan Sulawesi.

Kepala Biro Perencanaan dan Pinjaman Luarnegeri Taufik Widjoyono mengatakan usulan pinjaman itu sebagai alternatif pembiayaan tol, jika rencana PT Hutama Karya yang ditunjuk sebagai BUMN operator tol baru membangun tol tersebut batal.

“Usulannya belum fix, karena jika HK bisa membangun dan tidak butuh dukungan pemerintah, usulan pinjaman tidak akan diteruskan. Jadi kepastiannya masih menunggu ketetapan HK,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/10/2012) seperti dilansir bisnis.com.

Taufik mengatakan besaran usulan pinjaman itu, sebenarnya juga sudah mengalami perubahan, menyusul adanya penyesuaian perubahan nilai investasi ketujuh proyek itu akibat kenaikan harga.

Misalnya saja, katanya, untuk jalan Mamminasata naik sebesar US$12,8 juta dari semula diusulkan US$85,4 juta, Solo-Kertosono naik US$30 juta dari US$300 juta, jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar naik US$79 juta dari US$790 juta, Pekan Baru-Dumai naik US$67 juta dari US$670 juta.

Kemudian, ruas tol Indralaya-Palembang naik US$7,5 juta dari US$75 juta, Medan-Binjai naik US$6,6 juta dari S$66 juta, dan Medan Kualanamu tahap dua naik US$6 juta dari US$60 juta.

Corporate Secretary PT Hutama Karya Ari Widiyantoro mengatakan meskipun nantinya perusahaan akan menggarap tol Sumatera, maka akan memerlukan dukungan pemerintah.

Alasannya, HK ditunjuk oleh pemerintah untuk menggarap tol itu juga karena tol tersebut berdasarkan kajian tidak layak secara finansial, tetapi layak secara ekonomi.

“Tentu saja dukungan pemerintah diperlukan. Dan macam dukungannya banyak, bisa berupa dukungam lahan, VGF, atau jaminan untuk kemudahan dalam mencari pinjaman perbankan," ujarnya.  

Meski demikian, katanya, skema dukungan itu belum diputuskan, karena harus memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah. Sehingga harus melibatkan pemerintah dan perusahaan.

Ari menjelaskan saat ini perusahaan tengah menunggu diterbitkannya Perpres penunjukkan HK secara resmi untuk menggarap tol di ruas Trans Sumatra tersebut. “Tapi kita juga tetap diperbolehkan untuk menggarap proyek lainnya di luar proyek penugasan ini. Masih terbuka kesempatan lainnya,” tambahnya. (*/rpo)

Berita Terkait: