BPK Temukan Rp16 Miliar Belanja PON Bermasalah
Hal itu diungkapkan Kepala Sub-Auditorat Riau I Damciwar Ade dalam lokakarya media yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau di Pekanbaru, Jumat (7/9). Selain Damciwat, pembicara lain pada lokakarya itu adalah Kepala Sub-Auditorat Riau II Hesti Sunaryono.
Diakui Damciwar , BPK Riau tidak bisa mengaudit seluruh belanja dan pengeluaran semua instansi yang menggunakan dana APBD. Realisasi APBD Riau tahun 2011 mencapai Rp 20 triliun. Anggaran untuk BUMD sebesar Rp 15 triliun, ditambah anggaran di kabupaten/kota sehingga nilai yang diperiksa lebih dari Rp 40 triliun. Auditor BPK hanya sekitar 50 orang.
”Untuk memeriksa seluruh APBD dan BUMD se-Riau tentu tidak mungkin. Dalam mengaudit, kami mengambil sampel yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin saja ada kesalahan dalam pengambilan sampel itu, tetapi kami terus coba meminimalisasinya,” kata Damciwar seperti dikutip kompas.com.
Emrizal Pakis, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, yang dihubungi secara terpisah, mengungkapkan, permintaan BPK menyangkut aset Popnas dan PON senilai total Rp 37 miliar, lebih terfokus pada persoalan administrasi. Permintaan BPK untuk memperjelas keberadaan barang-barang itu sedang dilakukan oleh Inspektorat Riau.
”Beberapa barang Popnas itu dibeli dalam bentuk koli besar, tetapi setelah dipakai berubah menjadi satuan kecil. Kami sudah melakukan perincian barang-barang itu, termasuk dokumen yang berasal dari impor. Untuk peralatan PON juga demikian. Kami sedang menyusun laporan administrasi, terutama barang yang terkait dengan impor. Alat-alat PON itu sekarang sudah di beberapa arena pertandingan. Mudah-mudahan kami dapat menjelaskan aset itu,” ujarnya.(rpo)
Posted by dupor
on 2:47 AM. Filed under
